Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kebijakan mempermudah syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada masa pandemi memberi dampak positif.
Hal ini ditandai dengan penyaluran KUR yang mulai meningkat signifikan pada minggu kedua Juni 2020.
“Diharapkan kondisi ini terus berlanjut, sehingga ekspansi kredit nasional dapat meningkat dan pemulihan ekonomi nasional dapat lebih cepat” kata Airlangga Hartarto.
Untuk itu, pemerintah menganggarkan Rp 123,46 triliun untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungannya diberikan dalam bentuk subsidi bunga, insentif pajak, dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM. Total target penerima subsidi sebanyak 60,66 juta rekening.
“Adapun penundaan angsuran dan subsidi bunga untuk usaha mikro dan kecil sebesar 6 persen selama 3 bulan pertama dan 3 persen selama 3 bulan berikutnya, serta usaha menengah sebesar 3 persen selama 3 bulan pertama dan 2 persen selama 3 bulan berikutnya” kata Airlangga Hartarto.
Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Ketentuan Khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Covid-19.
Dalam aturan tersebut, diberikan relaksasi penundaan angsuran pokok dan pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6 persen selama 3 bulan pertama dan 3 persen selama 3 bulan berikutnya, perpanjangan jangka waktu, penambahan limit plafon dan penundaan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan KUR.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini kebijakan ini dapat memperkuat kembali ekonomi UMKM yang pada akhirnya juga memulihkan ekonomi nasional.
“Pemerintah terus berupaya menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi nasional selama masa pandemi ini” pungkas Airlangga Hartarto.