Kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis, mendorong Fraksi Partai Golkar DPRD Medan untuk memberi bantuan ke rsejumlah rumah sakit.
Para anggota DPRD dari partai pohon beringin itu memberikan 500 baju APD kepada enam rumah sakit (RS) di Medan.
Adapun beberapa rumah sakit yang menerima yakni RS Haji Medan, RS Bhayangkara, RS Puteri Hijau, RS dr Pirngadi, RS Adam Malik dan RS Kedokteran USU.
Pemberian baju APD secara simbolos dilakukan Ketua Fraksi Partai Golkar Medan M Afri Rizki Lubis, kepada masing-masing perwakilan rumah sakit, di Medan Club, Kamis (16/4/2020)
Rizki Lubis mengatakan bantuan tersebut merupakan tanggung jawab dan peran serta DPD Partai Golkar Medan untuk membantu tim medis sebagai garda depan.
Ia mengatakan, melalui bantuan dari Fraksi Partai Golkar DPRD Medan tersebut dapat membantu paramedis dalam pasien Covid-19, di Medan yang semakin hari semakin bertambah.
“Kita ketahui masih banyak tenaga medis di rumah sakit yang belum dilengkapi baju APD, padahal jumlah pasien yang terpapar baik yang masih negatif dan positif terus bertambah dan Kota Medan sudah masuk zona merah,” katanya.
Bersama beberapa pengusaha di Medan, fraksi Golkar ikut membantu baju APD di rumah sakit, dengan masing-maisng rumah sakit penerima bantuan. Yakni, sebanyak 70 unit baju APD dan khusus untuk RS Adam Malik sebanyak 150 unit baju APD.
“Selain pemberian baju APD, masing-masing anggota fraksi partai juga telah melakukan kegiatan membantu masyarakat di dapil masing-masing,” kata Rizki.
Melalui baju APD, katanya diharapkan dapat membantu petugas medis memberi semangat untuk berjuang dan memberi pelayanan kesehatan kepada pasien, sehingga dapat sembuh dari virus corona.
Ketua Komisi III DPRD Kota Medan ini juga meminta Pemko dan Tim Gugas Tugas menyiapkan Juru Bicara (Jubir) untuk mengupdate data per harinya.Misalnya, jumlah Orang Dalam Pemantauan (OPD), Pasien Dalam Pemantauan (PDP) dan yang meninggal.
Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih hati-hati sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19.
“Selama ini kita tahu data per harinya dari media, tidak ada pernyataan resmi dari Pemko dan tim gugus tugas. Sehingga seringkali data yang berkembang di tengah masyarakat simpang siur dan banyak timbul informasi-informasi hoax ,” pungkasnya.