DPR menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pertemuan itu terdiri dari Ketua DPR RI Puan Maharani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly.
“Menyamakan persepsi terkait dengan pembahasan Omnibus Law yang nantinya akan diserahkan Pemerintah, sebagai inisiatif Pemerintah,” ujar Puan dihadapan awak media, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, dilansir dari laman dpr.go.id, Rabu (29/1).
Turut hadir, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel.
Saat ini Kemenko Perekonomian sedang membahas draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Jika sudah final, maka akan diserahkan secara resmi kepada DPR RI.
Ditambahkan Menkumham Yasonna, bersamaan dengan itu Surat Presiden (Surpres) pun disampaikan ke DPR RI.
“Kemarin sudah dilakukan ratas untuk membahas ini, sepertinya draf tersebut sudah masuk kata final, namun masih ada perbaikan, untuk memperkuat hal-hal subtansi yang mendasar,” imbuh Puan.
Sementara itu Airlangga mengungkapkan, bahwa draf yang dibuat sudah selesai.
“Draf sudah selesai tinggal membahas langkah mekanisme selanjutnya. Kita mengikuti mekanisme yang ada di DPR RI. Jadi kita samakan persepsi tersebut, sehingga proses selanjutnya bisa berjalan dengan lancar,” papar Airlangga.
Jika draf yang dimaksud sudah disampaikan secara resmi ke DPR RI, maka langkah selanjutnya DPR RI akan membahasnya melalui Rapat Pimpinan, atau Rapat Badan Musyawarah dengan melibatkan semua Pimpinan Fraksi yang ada di DPR RI, dan juga para Pimpinan Komisi.
Puan menambahkan, jika draf resmi sudah diterbitkan, dia berharap dapat disosialisasikan sebaik-baiknya.
“Sinergi antara Pemerintah dan DPR RI, nantinya kalau drafnya sudah diterima DPR, untuk bisa mensosialisasikan draf Omnibus Law ini sebaik-baiknya,” harap politisi PDI-Perjuangan itu.