Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto bertemu dengan para pengusaha dan pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dalam forum “Kadin Talks” pada Rabu 18 Desember 2019.
Pertemuan yang terjadi ini membahas isu-isu aktual dari sudut pandang ekonomi.
Ketua Umum KADIN Indonesia, Rosan Roeslani mengangkat dua topik bahasan, sebagaimana yang dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (ekon.go.id).
Pembahasan yang pertama mengenai langkah Indonesia dalam menghadapi gejolak dan ketidakpastian ekonomi global.
Lalu, pembahasan yang kedua adalah mengenai RUU Omnibus Law dan dampaknya terhadap perekonomian tanah air.
Mengawali diskusi tersebut, Airlangga meyakini bahwa Indonesia mampu memanfaatkan momentum untuk menjadi salah satu negara yang berpengaruh.
“Dalam situasi yang tidak menentu ini, posisi Indonesia dan ASEAN menjadi penting. Saat ini, kawasan yang paling stabil di dunia adalah ASEAN dan menjadi satu-satunya wilayah dengan pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Kita harus memanfaatkan momentum ini,” ujar Airlangga.
Airlangga pula menjelaskan mengenai pentingnya posisi Indonesia di Asia Pasifik.
Indonesia menjadi salah satu negara berpengaruh terkait dengan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang sudah memasuki tahap penyelesaian.
RCEP merupakan kesempatan trading block terbesar di dunia yang meliputi 33 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 29 persen perdagangan dunia, dan 48 persen populasi dunia.
“Sebelum Indonesia terpilih sebagai negara koordinator, dari 20 bab dalam RCEP hanya selesai 7 bab. Namun, setelah kita yang menangani, 20 bab itu bisa selesai hanya dalam waktu 1 tahun,” terang Airlangga.
Pemerintah dalam hal ini terus berupaya untuk menggerakan sektor privat yang salah satu kuncinya adalah melalui investasi.
“Fungsi anggaran dalam ekonomi kita itu hanya sekitar 14-16%, sementara 84% ada di tangan dunia usaha. Itu yang akan terus kita gerakkan, termasuk dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur,” terangnya.
Selain sektor Usaha Makro, pemerintah juga mendorong sektor Usaha Mikro, kecil, dan menengan (UMKM) melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sejenisnya.
Airlangga menerangkan bahwa di tahun yang akan datang anggaran akan dipacu dengan pola yang berbeda dari sebelumnya.
“Biasanya kan 20 persen, 40 persen. Tahun depan kita akan dorong 40 persennya di depan,” ujar Airlangga.
Ia pun menegaskan, selain merawat fundamental ekonomi agar tetap sehat, pemerintah akan terus menjaga sentimen.
Sentimen ini menjadi penting apalagi di Indonesia yang berbasis devisa bebas.
Sementara itu, pada saat dimintai keterangannya mengenai Omnimbus Law, Menko Airlangga meyakini bahawa Indonesia bisa memperbaiki ekosistem investasi.
Terutama pada ketenagakerjaan, administrasi pusat dan daerah, serta rezim hukum yang berbasis.
Akan ada perubahan pada paradigma, bukan lagi berbasis izin , melainkan berbasis risiko berbisnis.
“Kalau melanggar atau bandel, cabut aja izin usahanya. Ini adalah bentuk perubahan, bentuk terobosan, sehingga kasus-kasus pengusaha yang banyak diberi police line dikurangi. Itu yang akan menambah kepastian usaha,” tegas Airlangga.
Retrukturisasi ekonomi yang tengah dijalankan ini sebetulnya pertarungan Indonesia untuk bisa lolos untuk bisa lolos dari middle income trap. Maka, Indonesia harus bisa berani melakukan terobosan.
“Lalu jika ditanya apa yang akan dilakukan selanjutnya, maka saya menjawab akan terus bekerja sama dengan Kadin. Kalau pengusaha happy, pasti pemerintah happy. Kalau makin banyak pengusaha sukses di daerah, pemerintah pasti senang. Kalau sudah demikian, masa gak paham?” tutup Airlangga sembari berkelakar.