Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2019 dari pemerintah pusat kepada 7.137 warga yang terkategori kurang mampu di Kota Ambon.
Penyerahan secara simbolis oleh Menteri Airlangga didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat dan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy ini, berlangsung di Auditorium Universitas Pattimura Ambon, Sabtu (9/2/2019).
“Jumlah bantuan PKH di Kota Ambon senilai Rp13,8 miliar, sedangkan untuk program BPNT ditujukan kepada sebanyak 10.805 keluarga dengan total bantuan senilai Rp2,17 miliar sehingga totalnya mencapai Rp 16.014.550.000,” ungkap Airlangga.
Bantuan ini, menurut dia, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat di Kota Ambon.
Airlangga menyebutkan, Program PKH yang terintegrasi dengan program BPNT atau Rastra merupakan salah satu program bantuan sosial yang berkonstribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan.
Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pertengahan Januari lalu, menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen ke 9,66 persen.
“Kebijakan peningkatan anggaran PKH dari hanya Rp5,6 triliun di tahun 2014 ke Rp34,4 triliun di tahun 2019 dan jumlah KPM PKH terus bertambah dari 2,79 juta KPM di tahun 2014 menjadi 10 juta KPM di tahun 2018,” bebernya.
Airlangga berharap, penerima bantuan dapat keluar dari keterpurukan ekonomi dengan mewujudkan kemandirian ekonomi sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah semata.
“Bantuan itu, dapat juga digunakan sebagai modal untuk pengembangan usaha sesuai dengan keterampilan para penerima,” ujarnya.
Lantaran itu, Airlangga menilai, penerima manfaat perlu mendapatkan pengetahuan untuk mengelola uang bantuan agar digunakan dengan bijak untuk keperluan produktif.
“Dalam lima tahun terakhir, pemerintah terus memberikan perhatian serius dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini diwujudkan dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial maupun perluasan target sasaran,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Airlangga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo agar pemanfaatan bantuan PKH dan BPNT dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kesehatan anggota keluarga dalam ketercukupan gizi Ibu dan anak usia dini dan peningkatan kualitas pendidikan anak.
“Pendidikan menjadi pembuka jalan bagi anak-anak PKH untuk naik ke level yang lebih tinggi. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Negara memerlukan anak-anak yang pintar, cerdas, sehat sehingga kelak Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial RI Harry Hikmat mengungkapkan, Bansos PKN saat ini sudah menyentuh 514 Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, begitu juga PKH yang menyentuh ke pelosok, termasuk wilayah 3T di Maluku.
Ditanya soal kemungkinan penerima PKH tidak tepat sasaran, Harry katakan, sebetulnya ada sistem pemutakhiran data yg dilakukan secara reguler per tiga bulan.
“Ini berpulang kepada SDM pendamping dimana mereka harus memutakhirkan data. Saat pemutakhiran mesti kelihatan ada indikasi harus sudah sejahtera. Jadi harus diberikan pemahaman, karena banyak yg sudah menerima bantuan merasa nyaman dan enggan untuk keluar sehingga butuh pendampingan,” ujarnya.
Maka dari itu, menurut Harry, ada kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Salah satunya menumbuhkan budaya malu untuk menerima bantuan pemerintah.
Dia menyebutkan, kalau sekarang banyak KMP yg sudah kelihatan sejahtera, wajar juga karena PKH ini sudah sejak lama. Contoh dari 2014 sudah 5 tahun terima bantuan, dan setiap tahun ada upaya peningkatan kesejahteraan.
Kalau sejahtera dan melewati 25 persen status sosial ekonomi ke atas, mereka harus disiapkan transisi keluar dari kepesertaan PKH.
“Di tahun 2019 pertengahan kita akan melakukan resertifikasi status sosial ekonomi KPM PKH secara nasional, sehingga kita nnti punya gambaran lebih akurat siapa yg masih terus di PKH , siapa yg dipersiapkan untuk transisi keluar dan siapa yg memang harus selesai dari PKH,” pungkasnya.