Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan tingginya komitmen Presiden Jokowi terhadap upaya membangun jaringan pengaman sosial tahun 2021.
Upaya perlindungan itu dilakukan dengan mengucurkan bantuan lewat beragam skema bantuan sosial. Bantuan itu diberikan kepada juga untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama pada situasi pandemi global Covid–19.
Pernyataan itu disampaikan Menko Airlangga Hartarto di akun twitternya @airlangga_hrt yang dipantau AKURAT.CO pada Rabu (30/12/2020).
“Pemerintah menganggarkan program perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun pada APBN 2021 berupa Program Kartu Sembako kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Tunai, Dana Desa, Diskon Listrik dan Program Kartu Prakerja,” katanya.
Dia mengungkapkan, keputusan pemerintah menganggarkan itu dalam APBN 2021, yang diputuskan dalam rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (29/12/2020).
“Presiden menekankan penyaluran Bansos kepada masyarakat dapat segera disalurkan di bulan Januari 2021 mendatang,” ujarnya.
Bantuan sosial itu, kata dia, untuk mendorong perekonomian di daerah–daerah agar tetap bergeliat. Selain itu juga untuk menjaga konsumsi masyarakat sehingga kesulitan di masyarakat bisa berkurang.
“Guna memperkuat daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, sekaligus menjadi daya ungkit untuk memacu pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Dia berharap penyaluran Bansos itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebab, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dan meringankan beban masyarakat kecil dan rumah tangga di tengah kesulitan akibat hantaman pandemi Covid–19 yang hingga kini masih terjadi.
“Insya Allah, semua program berjalan tepat sasaran dan tepat waktu serta berdampak dalam mendukung pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional,” ujar Airlangga Hartarto.